Janji Kampanye & Krisis Reputasi Kepemimpinan
Oleh: Dini Safitri
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta
Demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2025 bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan pajak. Ia adalah cerminan dari krisis komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta refleksi dari lemahnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Ketika ribuan warga turun ke jalan, mereka membawa aspirasi tentang keadilan, transparansi, dan hak untuk didengar.
Aksi ini dipicu oleh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250%, pembongkaran Masjid Alun-Alun, proyek videotron senilai Rp1,39 miliar, serta kebijakan lima hari sekolah yang dianggap tidak relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Pernyataan awal Bupati Sadewo yang menantang warga untuk berdemo justru memperkeruh suasana dan memicu gelombang protes yang lebih besar
Dalam konferensi pers dan beberapa pernyataan publik sebelum aksi besar-besaran terjadi, Sadewo menyampaikan bahwa ia tidak gentar dan bahkan menantang warga untuk melakukan demonstrasi besar jika tidak setuju dengan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250%. Salah satu kutipan yang paling viral dari Sadewo adalah, “Saya tidak akan mengubah kebijakan sekalipun ada 50 ribu orang yang berunjuk rasa.”
Pernyataan ini dianggap arogan dan tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama karena sebelumnya dalam debat Pilkada 2024, Sadewo justru menyatakan bahwa peningkatan pendapatan daerah melalui pajak adalah bentuk ketidakadilan bagi rakyat. Setelah tekanan publik meningkat dan demonstrasi benar-benar terjadi, Sadewo akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mencabut kebijakan kenaikan pajak. Ia juga mengklarifikasi bahwa ucapannya yang terkesan menantang demo adalah bentuk kekhilafan
Krisis reputasi bukan akhir dari kepemimpinan, melainkan titik balik. Jika komunikasi dikelola dengan empati, transparansi, dan partisipasi, maka pemimpin yang sempat diragukan bisa menjadi simbol transformasi. Demonstrasi di Pati dapat menjadi sarana untuk mendengar, bukan untuk bertahan atau menyalahkan. Pemulihan reputasi dimulai dari keberanian untuk berubah dari pucuk pimpinan daerah.
Dalam kerangka teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Habermas (1984), kebijakan publik idealnya lahir dari dialog antara pemerintah dan warga. Namun dalam kasus Pati menunjukkan bahwa kanal partisipatif formal tidak berjalan efektif. Ketika kebijakan pajak dinaikkan secara drastis tanpa konsultasi publik, dan ketika pemimpin daerah menyampaikan pernyataan yang terkesan menantang demonstrasi, maka ruang jalanan menjadi alternatif ruang artikulasi yang tersisa.
Demonstrasi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak pasif. Mereka juga memahami isu, sehingga dapat mengorganisasi aksi, dan bahkan membangun solidaritas lintas gender dan generasi. Dari krisis komunikasi kepemimpinan di Pati bisa diubah menuju Rekonstruksi. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pajak dan proyek infrastruktur. Evaluasi tersebut harus dilakukan oleh tim independen yang melibatkan akademisi dan masyarakat sipil.
Pemerintah daerah harus membuka ruang dialog terbuka dan rutin dengan warga. Dialog ini bukan hanya diadakan saat terjadi krisis. Setiap proyek publik harus dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh warga melalui kanal digital resmi yang terverifikasi. Jika terbukti terjadi pelanggaran etika dan tata kelola, maka mekanisme konstitusional seperti impeachment dapat dijalankan secara transparan.
Warga Pati telah berbicara dengan keberanian sipil yang mereka punya. Pemerintah daerah Pati harus belajar bahwa legitimasi tidak dibangun dari kekuasaan, tetapi dari kepercayaan. Kepercayaan hanya tumbuh jika rakyat didengar, dilibatkan, dan dihormati. Pemerintah daerah Pati perlu segera merespons dengan pendekatan yang lebih empatik dan partisipatif. Audit kebijakan publik, forum konsultasi warga, dan transparansi anggaran harus menjadi prioritas. Pemulihan reputasi tidak cukup dengan pencabutan kebijakan, tetapi harus dimulai dari keberanian untuk mendengar dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.
Campaign Promises & Leadership Reputation Crisis
By: Dini Safitri
Lecturer in Communication Studies at Universitas Negeri Jakarta
The demonstration that took place in Pati Regency on August 13, 2025 was not merely an expression of dissatisfaction with tax policies. It was a reflection of the communication crisis between the local government and the community, as well as a reflection of the weak public participation in the policy-making process. When thousands of residents took to the streets, they brought aspirations for justice, transparency, and the right to be heard.
This action was triggered by a 250% increase in Land and Building Tax (PBB-P2), the demolition of the Alun-Alun Mosque, a videotron project worth Rp1.39 billion, and a five-day school policy deemed irrelevant to the social conditions of the community. Regent Sadewo’s initial statement challenging residents to demonstrate only exacerbated the situation and sparked a larger wave of protests.
In a press conference and several public statements before the large-scale protests took place, Sadewo stated that he was not intimidated and even challenged residents to hold a large demonstration if they disagreed with the policy of increasing the Land and Building Tax (PBB-P2) by 250%. One of Sadewo‘s most viral quotes was, “I will not change the policy even if 50,000 people protest.”
This statement was seen as arrogant and insensitive to the economic conditions of the community, especially since, during the 2024 regional election debate, Sadewo had previously stated that increasing local revenue through taxes was a form of injustice toward the people. After public pressure intensified and demonstrations actually took place, Sadewo finally issued a public apology and revoked the tax hike policy. He also clarified that his seemingly defiant remarks about the protests were a mistake.
A reputation crisis is not the end of leadership but a turning point. If communication is managed with empathy, transparency, and participation, a leader who was once questioned can become a symbol of transformation. The demonstrations in Pati can serve as a means to listen, not to defend or blame. Reputation recovery begins with the courage to change from the top leadership of the region.
Within the framework of deliberative democracy theory proposed by Habermas (1984), public policy ideally emerges from dialogue between the government and citizens. However, the case of Pati shows that formal participatory channels are not functioning effectively. When tax policies were drastically increased without public consultation, and when local leaders made statements that seemed to challenge the demonstrations, the streets became the remaining space for articulation.
These demonstrations show that the community is not passive. They also understand the issues, so they can organize actions and even build solidarity across genders and generations. The leadership communication crisis in Pati can be transformed into reconstruction. For this, a comprehensive evaluation of tax policies and infrastructure projects is needed. This evaluation must be conducted by an independent team involving academics and civil society.
Local governments must open up regular and open dialogue with citizens. This dialogue should not only be held during crises. Every public project must be published openly and accessible to residents through verified official digital channels. If ethical and governance violations are proven, constitutional mechanisms such as impeachment can be carried out transparently. The people of Pati have spoken with the civil courage they possess. The local government of Pati must learn that legitimacy is not built from power, but from trust. Trust only grows when the people are heard, involved, and respected. The Pati local government needs to respond immediately with a more empathetic and participatory approach. Public policy audits, citizen consultation forums, and budget transparency must be prioritized. Reputation restoration is not enough with the revocation of policies, but must begin with the courage to listen and involve the community in the planning process.